RSPD HALUT - Bupati Halmahera Utara (Halut) Piet Hein Babua menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk terus berupaya agar target PAD dapat tercapai, jika tidak maka harus bersiap untuk diganti. Hal itu ditegaskannya dalam wawancara usai Rapat Paripurna DPRD tentang pengesahan APBD 2026.Kamis 20 Oktober 2025.
Menurut Bupati Piet bahwa ketegasan yang diambil bersama Wakil Bupati Kasman ini merupakan bagian dari strategi Pemerintahan Piet-Kasman untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer Pusat. Selama ini daerah terlalu nyaman mengandalkan dana pusat, sehingga upaya pengembangan sumber pendapatan lokal kurang maksimal.
“Selama ini kita terlalu berharap dengan dana transfer pusat. Untuk itu, saatnya kita harus bekerja mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sudah ada yang belum tergarap dengan baik,” ucapnya.
Bupati dan wakil Bupati telah menugaskan kepada Kaban Pendapatan untuk melakukan inventarisasi ulang seluruh objek pajak dan wajib pajak. Pendataan tersebut ditargetkan rampung tahun ini sebagai dasar pelaksanaan optimalisasi pendapatan pada tahun 2026. Inventarisasi objek pajak harus diselesaikan tahun ini agar tahun depan kita bisa mulai bergerak dengan data yang jelas dan terukur.
“PAD Halut harus naik signifikan, dengan target mencapai Rp100 miliar pada tahun 2026. potensi pendapatan daerah masih besar, namun belum dikelola secara optimal,” tegasnya.
Hal ini menurut Bupati, bahwa dua faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya pencapaian PAD Halut selama ini, yaitu sistem kerja pegawai yang harus diubah dan diperbaiki dan Intensifikasi pendapatan belum dilakukan secara maksimal. Ia juga memastikan tidak akan memberikan toleransi bagi OPD yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Setiap pimpinan OPD penghasil PAD diberikan target bulanan, triwulan, hingga tahunan.
Saya tegaskan, jika target tidak tercapai, maka akan ada rotasi jabatan. Semua yang diberi tanggung jawab harus memberikan kontribusi nyata untuk daerah. Untuk itu pengawasan dari pemerintah eksekutif, Bupati juga meminta DPRD Halmahera Utara, LSM, masyarakat organisasi, dan media untuk terus melakukan fungsi kontrol terhadap OPD penghasil PAD. Kontrol tidak hanya datang dari Bupati dan Wakil Bupati. DPRD, LSM, dan media juga harus ikut mengawasi agar kinerja OPD benar-benar maksimal, tegasnya.(Eby)
