RSPD Halut - Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Ahmad,S.Ag.,M.Pd,membuka secara resmi Konsultasi Publik Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Greenland Tobelo pada Senin 9 Februari 2026 tersebut menampilkan unsur Asisten 1,Staf Ahli Bupati,Forkopimda Halut, pimpinan OPD.
Wakil Bupati Dr. Kasman Hi Ahmad mengatakan pelaksanaan konsultasi publik Ranwal RKPD 2027 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang m engamanatkan bahwa Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan serta saran untuk penyempurnaan.
Konsultasi Publik Rancangan Awal ini merupakan media pembentukan komitmen terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), khususnya dalam proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Wabup juga berharap terlaksana konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD bersama para pemangku kepentingan dapat menghimpun aspirasi dan merumuskan Prioritas Pembangunan, Arah kebijakan pembangunan, Isu Strategis dan Program strategis Daerah untuk tahun 2027, demi mewujudkan Visi Kabupaten Halmahera Utara yaitu terwujudnya Masyarakat Halmahera Utara yang Setara, Maju Dan Berkelanjutan.
Selanjutnya Wabup juga menjelaskan bahwa dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan tema RKPD Tahun 2027 sesuai penahapan pembangunan RPJMD 2025-2029 yaitu “Menata Konektivitas Dan Tata Kelola Wilayah untuk Memperkuat Integrasi Kawasan dan Efektivitas Pelayanan Publik”.
Menurutnya, dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan tema RKPD Tahun 2027, terdapat beberapa isu strategi yang harus kita lakukan dan perhatikan dalam melaksanakan pembangunan, strategi ini antara lain Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah untuk mendukung aksesibilitas dan pusat pertumbuhan ekonomi. Pemerataan sistem integrasi informasi berbasis teknologi. Pengembangan ekonomi produktif berbasis sektor unggulan dan potensi lokal. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif. Penguatan infrastruktur digital dan peningkatan pelayanan publik wilayah, Peningkatan kualitas pengelolaan ruang lingkungan hidup, reformasi kompetensi dan penguatan ketahanan bencana dan perubahan masyarakat iklim serta kesetaraan gender serta pemberdayaan modal sosial dan budaya.
“Isu ini menjadi perhatian bagi kita semua dan menjadi dasar dalam menyusun prioritas pembangunan daerah pada tahun 2027,” jelasnya.
Selain itu Wabup juga menekankan untuk menjadi perhatian yaitu program kegiatan Tahun 2027 dapat menjadi instrumen utama dalam menata konektivitas dan tata kelola wilayah untuk memperkuat integrasi kawasan dan efektivitas pelayanan publik sehingga dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi fiskal daerah terkait dengan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. “Kondisi ini tentu berimplikasi langsung terhadap kapasitas k euangan daerah dalam program pembiayaan dan kegiatan pembangunan. Namun demikian, keterbatasan fiskal tersebut tidak dapat menambah komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pimpinan OPD agar dapat mengoptimalkan sebagian kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN,” harap Wabup.
Setelah membuka kegiatan Ranwal, Wabup Halut didampingi Kepala Bappeda, serta Unsur Forkopimda kemudian membunyikan dolo-dolo sebagai tanda dibukanya Konsultasi Publik tersebut.(Eby2202).
